Saturday, 28 October 2017

Implementasi Pendidikan Politik Sebagai Barometer Pilkada




Penerapan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa sangat perlu dilakukan hal ini disebabkan sebagai penopang kehidupan bangsa dalam mewujudkan cita-cita negara demokrasi pancasila. hal ini diharapkan sehingga dengan pendidikan politik dapat membantu manusia memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berwawasan kedepan dan memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menentukan arah dan barometer negara indonesia kedepan. Dewasa ini, banyak pandangan negatif yang berkembang terkait segala hal yang berbau politik dan berhubungan dengan Politik, Padahal dalam sebuah politik terdapat kajian – kajian  penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik Sebagai warga Negara Indonesia kita harus memahami politik yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. politik menurut aristoteles adalah merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama Akan tetapi sebaliknya politik dikambing hitamkan mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, elite partai politik, dan partai politik serta masyarakat agar hal ini tidak salah kaprah pada akhirnya semua pihak harus turut serta dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik agar generasi muda dan masyarakat mau dan peduli terhadap kemajuan bangsa.

Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia ini. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan generasi muda mau dan ikut berpartisipasi dalam membangun negeri ini. Maka dari itu, pemahaman akan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda sangat diperlukan sebagai upaya menuju demokrasi pancasila yang berkualitas. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dikatakan bahwa  pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan rakyatnya dan partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan politik dimasyarakat Sehingga generasi muda Indonesia memang wajib untuk mendapatkan pendidikan politik karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Jadi siapapun mereka, dari golongan apapun mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan politik Sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap generasi muda Indonesia untuk berbicara politik. Penerapan pendidikan politik saat ini sangat lah penting kondisi bangsa masih dalam transisi, generasi muda harus mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam mengikuti arus perubahan politik dan juga dalam menghadapi pemilu yang akan diadakan pilkada serentak 2018 di provinsi jambi, Yakni Kota Jambi, Merangin dan Kerinci di tahun 2018 mendatang hal ini perlu indikator dalam menganalisis siapakah  bupati atau walikota selanjutnya yang terbaik dan bisa membuat daerah maju dan terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. pilihan pada saat pemilu menentukan pemerintahan selama lima tahun kedepan maka berhati-hatilah asal pilih, money politic, golput. Indikator salah satu dalam menentukan kriteria pemimpin dengan melihat latar belakang pendidikan, calon yang muda dan enerjik, Pilih calon yang pernah memperhatikan daerah jangan pilih yang tidak pernah memberikan komentar, statemen, analisis atau pendapat tentang daerah kita.


Hal yang sebenarnya menjadi tantangan generasi muda di tengah arus globalisasi yang tak jarang menimbulkan krisis moral dan identitas, sehingga diperlukan adanya pendidikan politik dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Pendidikan politik formal dapat dilakukan dengan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Misalnya untuk tingkat SD sampai dengan SMA pendidikan politik dapat dimasukkan dalam mata pelajaran PKN. Sementara pendidikan politik non-formal dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti pendidikan politik juga dapat diperoleh dari media, baik cetak ataupun elektronik. Generasi muda juga dapat memperoleh pendidikan politik ketika mereka melibatkan diri dalam organisasi semisal OSIS, PRAMUKA, organisasi kepemudaan ataupun organisasi-organisasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam menyikapi permasalahan bangsa dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah Politik  Politik adalah pondasi utama suatu negara politik tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada sistem yang lain. Sehingga apabila sistem politiknya masih kacau maka akan berpengaruh pada sistem ekonomi, hukum, HAM, sosial dan budaya juga akan kacau. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan politik kepada generasi muda sebagai generasi politik untuk membangun bangsa.

Menurut penulis, implementasi pendidikan politik sebagai barometer menjelang pilkada yaitu menciptakan demokrasi yang berkualitas, agar masyarakat jeli dan tidak asal pilih pada saat pilkada 2018 nantinya agar tidak terjadi penyelewangan money politik ditengah masyarakat, fenomena money politik ditengah masyarakat memang masih sering terjadi pada dewasa ini adanya konsep dari masyarakat bahwa tidak peduli pada pemilu dan adanya krisis kepercayaan dan anggapan bahwa rakyat diperhatikan pada saat pemilu saja maka banyak masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan menjadi tim sukses dan penyebaran money politik dilingkungannya, banyaknya penyebaran money politik untuk memenangkan salah satu kandidat untuk itu perlu adanya reformasi politik ditengah masyarakat untuk mengubah sistem yang ada dimasyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator yang sangat penting untuk memudarkan berkembangnya money politik, sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih, bebas money politik kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat dan tidak terjadinya fenomena golput dikalangan masyarakat luas. Perlunya penanaman nilai-nilai berdemokrasi dalam sosialisasi politik agar  pemilu aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih. Hal tersebut dapat menyadarkan individu untuk memilih berdasarkan hati nurani untuk menciptakan demokrasi yang dicita-citakan pancasila.

Penulis Adalah Mahasiswa Fisipol UNJA Jurusan Ilmu Pemerintahan